Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu Agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Kuridhoi Islam itu jadi Agama Bagimu (Al Maidah: ayat 3)

1.19.2009

Hamas Tolak Gencatan Senjata Hanya Taktik Licik Israel Kuasai Gaza


JERUSALEM - Babak baru konflik di Gaza dimulai Sabtu (17/1) malam waktu setempat. Kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pada pertemuan tadi malam mendukung usul gencatan senjata sepihak bahwa Israel akan menghentikan penembakan setelah ofensif tiga pekan meski tanpa kesepakatan timbal balik dari Hamas.

Dalam ketentuan-ketentuan yang disepakati secara bulat itu, pasukan Israel akan tetap berada di wilayah Gaza selama kurun waktu yang tidak dijelaskan. ''Kabinet Israel memberikan suara yang mendukung gencatan senjata sepihak setelah penandatanganan memorandum di Washington dan kemajuan berarti yang dicapai di Kairo,'' kata seorang pejabat Israel yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada AFP tadi malam. ''Pasukan Israel akan tetap berada di Gaza setelah gencatan senjata sepihak diberlakukan,'' lanjutnya.

Terobosan itu dicapai setelah Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni menandatangani sebuah perjanjian di Washington dengan Menlu AS Condoleezza Rice pada Jumat (16/1). Dalam perjanjian itu, AS setuju meningkatkan pengawasan untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Menlu Tzipi Livni mengatakan, Israel akan mengabaikan gencatan senjata jika Hamas terus menembakkan roket. Sedangkan Menlu AS Condoleezaa Rice mengatakan, dirinya berharap agar langkah itu bisa membuat Gaza ''tidak lagi digunakan sebagai landasan penembakan'' untuk menyerang Israel.

Juru Bicara Pemerintah Israel Mark Regev kepada BBC mengatakan bahwa, tampaknya, ada dasar untuk mengumumkan gencatan senjata. ''Israel sudah mencapai tujuan yang diinginkan sehingga gencatan senjata bisa diterapkan,'' ujarnya.

Namun, keputusan kabinet Israel itu tidak menjamin konflik di Gaza berakhir. Pejabat Hamas Usama Hemdan mengatakan bahwa pihaknya akan melawan jika Israel meminta gencatan senjata unilateral di Gaza.''Gencatan senjata unilateral ini tidak bisa memberikan kepastian kapan Israel menarik pasukannya. Sepanjang Israel masih berada di Gaza, kami (Hamas, Red) akan melawan dan melakukan konfrontasi,'' tegasnya. Hemdan mengatakan, proposal Israel soal gencatan senjata unilateral hanya akal-akalan negara Zionis itu untuk mementahkan proposal Mesir dan menduduki Gaza.

Salah satu pemimpin Hamas Khaled Meshaal mengatakan, kelompoknya tidak akan menerima persyaratan Israel untuk menciptakan gencatan senjata.

''Meski Gaza dihancurkan, saya tegaskan, kami tidak akan menerima syarat apa pun dari Israel untuk gencatan senjata,'' ujarnya di Doha, Qatar, kemarin.

Sementara itu, para pemimpin Hamas telah kembali ke Kairo untuk melakukan perundingan lanjutan. Mereka berkeras, kesepakatan gencatan senjata harus dibentuk jika pasukan Israel ditarik dari Gaza dalam waktu seminggu dan blokade ke Jalur Gaza dihentikan. Para diplomat negara Barat mengatakan, traktat yang mengarah ke perdamaian bisa ditandatangani di Kairo akhir minggu ini oleh Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas, dan Presiden Mesir Hosni Mubarak.

Sementara itu, pesawat tempur Israel menghujani wilayah Gaza Selatan dengan bom sebelum subuh kemarin. Pada saat yang sama, tank-tank Israel memuntahkan tembakan mortir dan menewaskan enam warga Palestina di satu sekolah milik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jalur Gaza Utara Sabtu siang.

Para petugas medis mengatakan, seorang wanita dan seorang anak tewas ketika mortir pertama menghantam sekolah yang dikelola Badan Pekerja dan Bantuan PBB, yang menjadi tempat bagi 4.500 warga Gaza berlindung dari pertempuran.

Dua Negara Bekukan Hubungan dengan Israel

Dua lagi negara membekukan hubungan dengan Israel sebagai protes atas serangan di Jalur Gaza. Kedua negara tersebut adalah Qatar dan Mauritania.

Perdana Menteri Qatar Sheik Hamad bin Jassem Al Thani menyatakan, Qatar memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun menjalin hubungan di tingkat lebih rendah. Sehingga misi dagang Israel diizinkan beroperasi di Qatar. Qatar juga menerima para pemimpin Israel dalam konferensi-konferensi.

Dikatakan Hamad, misi dagang Israel di Qatar punya waktu sekitar sepekan untuk pergi dari negara tersebut. "Kami akan memberitahu kantor misi dagang Israel bahwa keberadaan mereka di sini tidak diinginkan sampai situasi membaik dan ada peluang lebih baik untuk perdamaian," kata Hamad yang juga Menteri Luar Negeri Qatar kepada wartawan di Doha, Qatar, kemarin.

Mauritania juga mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal itu disampaikan Mauritania dalam pertemuan Liga Arab yang berlangsung di Doha. "Republik Islam Mauritania memutuskan menarik duta besarnya mulai Senin (19/1)," pernyataan resmi pemerintah Mauritania.

SBY: Lampaui Batas

Dari tanah air dilaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa dunia internasional tidak dapat lagi membiarkan kekejaman Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina berlanjut. ''Saat ini sedang terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak pernah terbayangkan, ... sudah melampaui batas, sebuah tragedi yang tidak mungkin umat sedunia membiarkan,'' kata Presiden SBY di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin, menanggapi agresi yang berlangsung sejak 27 Desember 2008 tersebut.

Lebih lanjut, presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya Dewan Keamanan PBB dalam mengeluarkan Resolusi No 1860 dan pengabaian resolusi itu oleh Israel.

Sidang Darurat Majelis Umum PBB kemarin hampir secara bulat memberikan suara untuk mendesak ''penghormatan penuh'' Resolusi Dewan Keamanan No 1860 yang menyerukan suatu gencatan senjata segera, bertahan lama, dan sepenuhnya dipatuhi. Terutama penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Resolusi lembaga tertinggi PBB yang beranggota 190 negara itu diadopsi melalui perdebatan berjam-jam dengan suara 142 menerima, enam menolak, dan sisanya abstein.

Pemerintah Indonesia secara mengejutkan bersikap abstain dalam pemungutan suara proses adopsi resolusi kemarin. "Indonesia memilih abstain karena posisi prinsip Indonesia bahwa resolusi itu tidak cukup keras mengecam Israel atas serangan kejinya ke Gaza," jelas Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta, mengenai posisi Indonesia tersebut.(wsm/ktp/jp)


0 komentar:

Poskan Komentar

Terimaksih sudah menyempatkan waktunya untuk membaca artikel diatas,silahkan tinggalkan komentar Anda